KritisNews.id, Batam — Sejumlah wartawan di Kota Batam mengaku merasa terintimidasi oleh pernyataan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, dalam pertemuan bersama sejumlah awak media, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut diketahui dihadiri para awak media yang selama ini bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Agenda pertemuan awalnya merupakan forum diskusi, namun penyampaian Li Claudia Candra dalam pertemuan tersebut menuai sorotan dari sejumlah wartawan.
Salah satu pernyataan yang dinilai bernada penekanan disampaikan Li Claudia Candra ketika mempertanyakan keberlanjutan kerja sama dengan awak media.
“Masih mau kerja sama nggak? Katakan di sini. Kalau nggak, selesai kita hari ini, putus hubungan kita, putus harapan hubungan.”
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran di kalangan sejumlah wartawan. Mereka menilai bahasa yang digunakan dalam forum tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk tekanan terhadap media, terutama ketika menyangkut hubungan kerja sama dengan pemerintah.
Sejumlah awak media bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurut salah seorang wartawan, seorang pemimpin semestinya terbuka terhadap kritik dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Sebagai seorang pemimpin, beliau seharusnya senang dikritik, karena kritikan itu adalah sebuah masukan untuk yang lebih baik. Kritik dan saran itu sebagai bahan evaluasi kinerja. Kalau tak mau dikritik, ya jangan jadi pemimpin,” ujar seorang awak media kepada media ini, Kamis (27/8/2026).
Kekecewaan tersebut kemudian mendorong sejumlah wartawan membentuk Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam. Forum tersebut juga mengagendakan aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait persoalan yang terjadi.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, mulai pukul 08.00 WIB, dengan lokasi di halaman Kantor Wali Kota Batam dan Kantor BP Batam.
Surat pemberitahuan aksi tertanggal 27 Agustus 2026 tersebut disebut telah ditembuskan kepada sejumlah instansi, di antaranya Kepala BP Batam, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, serta Dewan Pers.
Para wartawan yang tergabung dalam forum tersebut menegaskan bahwa aksi yang direncanakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Mereka berharap pemerintah daerah maupun BP Batam dapat membuka ruang dialog dan menghormati kebebasan pers serta kritik sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Ind).
Komentar